Pernah ngga kalian membaca, mendengar dan atau melihat berita tentang pemerintahan soal kebijakan? Apa reaksi kalian untuk berita itu? Apakah senang? skeptis? atau malah nangis? Dari sini aku bakal ngomongin hal yang lebih mendasar dari suatu kebijakan. Sebagai catatan, tulisan ini datang dari sudut pandang dengan tumpukan dimensi asumsi. Feel free to correct me!

Lahir dari rahim orang-orang bijak

Banyangin preman-preman kumpulan, terus bikin kebijakan buat instansi kepolisian, pasti bakalan coco-, eh gajadi-gajadi ehehee, pastinya bakalan chaos dong, harusnya sih chaos. Tapi bukan berarti preman-preman itu ngga bijak seutuhnya ya. Hanya saja preman-preman itu tempat berbijaknya bukan di instansi kepolisian. Dibandingkan dengan kebijakan yang dibuat untuk pasar, walaupun masih dibuat sama preman-preman yang sama, pasti lebih banyak bijaknya kebijakan pasar dari pada kepolisian.

Mari kita tarik lebih dalam analogi di atas. Pada koordinat tertentu, dua entitas itu sebut saja kepolisian sama preman-preman, itu punya kesamaan tujuan, salah satunya yaitu ngayomin warganya. Dengan adanya kesamaan itu, bisa jadi nilai bijaknya nambah tuh buat preman bikin kebijakan kepolisian. Maksud dari kebijakan kan sebagai pelicin untuk mengapai suatu tujuan, kan?

Tapi ingat juga, ada banyak ketidaksamaan tujuan yang lain, yang mengarah ke degradasi nilai bijaknya preman-preman buat bikin kebijakan kepolisian. Lalu apa kosekuensinya? bisa-bisa nanti rebutan wilayah tilang ehehee.

Filsafat sebagai indra

Sebelumnya, dapat disimpulin bahwa untuk ngebuat sebuah kebijakan perlu kumpulan-kumpulan orang bijak. Apa itu orang bijak? orang yang berdaulat atas dirinya dan ngerti apa konsekuensi sebuah kata kerja yang diucap, perilaku yang dibuat. Maksud berdaulat itu kuasa atas tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan atas kata kerja atau perilakunya.

Peran pengetahuan diperlukan untuk menjadi bijak. Mengingatkanku dengan kata filsafat yang secara literal berarti cinta kebijaksanaan. Ingat kepanjangan dari Ph.D.? yap singkatan dari Philosophiae Doctor. Orang yang berpengetahuan luas didisiplinnya, bukan hanya berarti orang dengan pengetahuan luas didisiplin filsafat.

Sebagai alat untuk meng-kualikasikan sebuah konsekuensi dari suatu kebijakan, apa yang terucap atau apa yang diperbuat. Menyadari bahwa preman tersebut itu bukan polisi dan polisi itu bukan preman itu juga sebuah pengetahuan atas dirinya untuk menjadi bijak.

Rudapaksa sang kebijaksanaan

Ketika seorang ayah, mengumandangkan adzan didepan kehidupan baru darah dagingnya, Dia dipaksa untuk menjadi bijak, yang pastinya ngerti warna-warni konsekuensinya. Bahkan sebelum kata sakinah, mawadah warahmah diaminkan. Gimana paradigma mendidiknya? gimana menyediakan oksigen yang akan ia hirup untuk tetap hidup?. Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan pengetahuan seorang ayah.

Sebagai contoh, ketika sepasang orang mendidik anaknya dengan tujuan untuk belajar setiap malam atau setiap sepulang sekolah. Lalu seseorang tersebut membuat kebijakan yang merenggut apa yang jadi haknya. Katakanlah menyita HP yang lagi dipakai anak tersebut di jam belajarnya. Kebijakan tersebut bukanlah datang dari orang yang bijak, tapi orang yang dipaksa untuk bijak.

Menyita HP yang dipakai anak agar anak belajar, bukan berarti anak akan belajar. Tapi fakta yang tergendong itu "anak tidak pakai HP". Apakah anak ngga berlajar hanya karena dia makai HP? tentu tidak. Kalaupun HP disita, anak tersebut bisa saja pergi main, tidur ataupun melakukan hal lain selain belajar. Bahkan jika kebijakan tersebut berhasil, anak sudah dirampas haknya.

Pascakata

Untuk membuat kebijakan dibutuhkan tujuan, kenali penerima kebijakan untuk hal apapun yang menjadi counter productive dari tujuan tersebut. Kalaupun tidak kunjung sampai tujuan, buat kebijakan yang bikin nuansa nyata mendekatatkan pada tujuan. Bukan malah bikin kebijakan yang mengarahkan untuk rebutan wilayah tilang.